Prinsip
Pelayanan Publik dalam Pengurusan Izin IMB
Pada BPTPM Kota Dumai
Pada BPTPM Kota Dumai
Oleh: Rangga Aulia Rahman
Dalam arti sempit
pelayanan diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, maka dalam ruang lingkup
yang lebih luas, Pelayanan mengandung makna sebagai aktivitas/manfaat
yang ditawarkan oleh organisasi
atau perorangan kepada konsumen atau dalam bisnis sering disebut dengan customer (yang
dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki
Kota
Dumai merupakan suatu Daerah yang sedang berkembang, tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan publik kepada aparatur pemerintah merupakan suatu kewajiban
yang tidak dapat diabaikan lagi karena hal ini merupakan salah satu tugas dan
fungsi pemerintah. Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat dicirikan dari penduduknya
yang semakin bertambah dan makin padat, bangunannya yang semakin rapat serta
pemukiman yang semakin luas dan semakin lengkapnya fasilitas kota. Semakin
berkembangnya wilayah perkotaan, maka akan menarik minat masyarakat. Sebagai
Kota yang sedang berkembang, kota Dumai memerlukan suatu Instansi sebagai
penunjang pembangunan.
Salah
satu Instansi yang dapat mewujudkan tatanan bangunan diKota Dumai yaitu Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai(BPTPM). Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) sebagai pelayan masyarakat dituntun untuk
selalu pro aktif serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat
terutama dalam hal mengeluarkan izin
Untuk mempermudah masyarakan dalam
mengurus Izin dapat dilihat dari alur prosedur pelayanan pada BPTPM sebagai
berikut:

|
Prosedur
Pelayanan Perizinan/Non perizinan pada BPTPM Kota Dumai

(Sumber
data : BTPM Kota Dumai Tahun 2016)
Keterangan
bagan :
1.
Pemohon
diminta informasi tenteng izin yang akan diurus keloket informasi, petugas informasi
memberikan penjelasan ke sipemohon.
2.
Pemohon
mengisi formulir permhonan dan melengkapi persyaratan.
3.
Pemohon
menyerahkan berkas permohonan ke loket pendaftaran, petugas loket pendaftaran
memerikasa kelengkapan berkas apabila sudah lengkap dan diparaf oleh kepala sub
bagian bidang perizinan dan non perizinan dan kepala sub bidang pengaduan maka
:
- si pemohon diberi pengantar untuk
membayar retribusi ke bendahara penerima,kemudian bukti pembayaran yang asli
diserahkan ke petugas daftar dan yang copynya diserahkan kepada si pemohon
sebagai bukti pengambilan izin.
- petugas daftar memberitahukan batas
waktu penyelesaian perizinan
- bila berkas tersebut tidak lengkap,
maka berkasnya dikembalikan ke sipemohon untuk dilengkapi kembali
4.
Petugas
proses mempelajari berkas permohonan apakah perlu atau tidak dilakukan
pembahasan oleh tim teknis.
-kalau
perlu buat surat undangan kepada tim teknis untuk pembahasan dalam rangka
pemeriksaan lapangan oleh rekomendasi tim teknis.
-jika
tidak perlu langsung diproses pembuatan naskah perizinan
5.
Rekomendasi
tim teknis, apabila diizinkan atau ditolak :
-bila
diizinkan berkas pemohonan diteruskan ke bagian proses untuk dibuat naskah
perizinan.
-bila
tidak, berkas dikembalikan ke sipemohon dan diberi surat penolakan.
6.
Naskah
perizianan yang telah diselesaikan diketik dan diteliti kembali oleh kepada
bidang pelayanan perizinan terpadu kemudian diproses sebelum ditandatangani
oleh kepala bagian.
7.
Penandatanganan
naskah perizinan oleh kepala badan.
8.
Registrasi
izin dan pengarsipan
9.
Petugas
penyerahan izin menerima resi pemabayaran retribusi dari si pemohon dan petugas
menyerahkan izin kepada sipemohon.
BPTPM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata kerja Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai. Didirikannya
BPTPM Kota Dumai untuk menyelenggarakan
Pelayanan Perizinan maupun Non perizinan yang prima dan satu pintu dan
berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi , dan
uraian tugas yaitu masing-masing lembaga teknis daerah dalam melaksanakan
kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi
BPTPM Kota Dumai melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan terpadu dan
penanaman modal.
Izin Mendirikan Bangunan juga berpengaruh
penting terhadap Kota Dumai dibandingkan dengan izin lainnya yang dikeluarkan
oleh BPTPM. karena salah satunya Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Dumai
yang berasal dari Penerbitan IMB yang retribusinya
disetorkan ke kas Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak dan Retribusi. Pajak merupakan biaya kontribusi wajib bagi rakyat suatu
negara terhadap negara yang telah didiaminya tersebut, sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang telah menetapkannya dan tidak akan mendapat balas jasa
secara langsung, dalam hal ini pajak bersifat wajib bagi seluruh rakyat suatu
negara dan dapat dipaksa untuk membayarkannya ketika seseorang belum
membayarkannya dikarenakan sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang
perpajakan yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara misalnya pajak
penghasilan, pajak bumi dan bangunan.
Sedangkan Retribusi merupakan
pungutan yang terdapat pada daerah tertentu sebagai balas jasa terhadap
seoseorang sebagaimana orang tersebut
telah memberikan izin tertentu atau jasa-jasa tertentu. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, Retribusi diBPTPM yaitu dari Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan.
Pelayanan publik yang terjadi pada
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai akan menentukan baik
buruknya pelayanan kepada masyarakat dan akan menentukan citra dari aparatur
itu sendiri. Sehubungan dengan itu untuk mendorong upaya perbaikan pelayanan
dengan memberikan pelayanan yang obyektif kepada masyarakat.
Pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarkat diditentukan oleh
layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sejauhmana pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dapat terjangakau, mudah, cepat dan efisien baik dari sisi
waktu maupun pembiayaannya.
Pelayanan pada dasarnya dapat
didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik
langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Penjelasan diatas menyatakan bahwa pelayanan merupakan salah satu tugas
utama aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan.
Menurut Moenir (2006:99), pelayanan
adalah semua unit kerja dalam pada organisasi yang bertujuan apapun
(menghasilkan jasa atau barang) terdiri dari banyak sub sistem yang menyatu dalam mekanisme kerja mewujudkan
suatu karya akhir dalam bentuk jasa. Menurut Bambang (2011:106),
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat
disimpulkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan pokok peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
Dalam hal ini Saefullah (2008:28)
mengemukakan untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya
untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan
kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang lebih cepat pula
terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum. Dari konsep tersebut
, menurut Saefullah sebelum memberikan pelayanan kepada masyrakat, terlebih
dahulu pemberi pelayanan (melayani) harus mampu memahami perubahan-perubahan
kepentingan publik sendiri.
Menurut pendapat The Liang Gie
(2001:17) mengatakan bahwa masyarakat senantiasa mengingat agar pelayanan oleh
pemerintah beserta aparat negaranya dilakukan dengan baik, dalam arti antara
lain :
1.
Cepat,
pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dilakukan secara cepat.
2.
Murah,
masyarakat yang memperoleh apa yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan
pelayanan dengan biaya muarah.
Ramah , pelayanan yang diberikan dengan sopan
danbersahabat
Prinsip-prinsip pelayanan menurut Hardiyansyah
( 2011 : 26-27 ) yang menyatakan Sepuluh prinsip-prinsip pelayanan sebagai
berikut :
1.
Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kesederhanaan sangat mendukung
kelancaran pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
2.
Kejelasan
Pelayanan yang akan diberikan harus
jelas persyaratan teknis maupun administrasinya, prosedur atau tata cara yang
harus dipahami. Jelas dalam berbagai hal, sehingga tidak menimbulkan rasa
was-was dan tanda tanya dari pihak pelayanan. Pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya
pelayanan publik dan tata acara pembayaran.
3.
Kepastian
Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu pelayanan
akan memberikan kepercayaan yang positif kepada sipelanggan atau penerima
pelayanan, sehingga dapat menguntungkan kepada pihak memberi pelayanan.
4.
Akurasi
Akurasi pelayanan umum artinya bahwa
produk pelayanan yang diterima oleh publik harus benar, tepat, dan sah. Prinsip
ini memberikan kepercayaan yang bernilai positif sekiranya pemberi pelayanan
dapat secara konsisten melaksanakan tugas secara benar.
5.
Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik
harus memberikan rasa aman dan kepasian hukum kepada penerima pelayanan.
Pengertian aman bukan hanya menyangkut aman dalam konteks aktivitas, tetapi
juga aman dalam hal produk pelayanan yang diberikan kepada penerima pelayanan
publik.
6.
Tanggung
jawab
Pimpinan penyelenggaraan pelayanan
publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan ketidakpuasan dalam pelaksanaan
umum.
7.
Kelengkapan
sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika merupakan kelengkapan yang
mendukung terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.
8.
Kemudahan
akses
Tempat dan lokasi serta sarana
pelayanan umum memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informasi
9.
Kedesiplinan,
kesopanan, dan keramahan
Pemberi pelayanan umum harus
senantiasa bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.
10.
Kenyamanan
Lingkungan pelayanan umum harus
tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan
yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan
serta tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain yang dianggap perlu
dan disesuaikan dengan kondisi dak kebutuhan jenis pelayanan yang akan
diberikan.
Menurut
Patton dalam Sinambela (2006:8), pelayanan berkualitas dapat dilakukan dengan
konsep layanan sepenuh hati. Artinya layanan yang berasal dari diri sendiri
yang mencerminkan :
a.
Emosi
b.
Watak
c.
Keyakinan
d.
Nilai
e.
Sudut pandang dan perasaan
Dari konsep diatas dapat dijelaskan bahwa aparatur
pelayanan dituntut untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan sepenuh
hati. Artinya aparatur menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tujuan utamanya.
Dalam Sinambela (2006;6), secara teoritis tujuan
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :
a.
Transparan yaitu pelayanan
yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b.
Akuntabilitas, yaitu
pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c.
Kondisional yaitu pelayanan
yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d.
Partisipatif yaitu pelayanan
yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e.
Kesamaan hak yaitu pelayanan
yang tidakmelakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras,
agama, golongan, status sosial dan lain-lain
f.
Keseimbangan hak dan
kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi
dan penerima pelayanan publik.
Menurut
Bambang Istianto (2012:111-117), mengatakan prinsip-prinsip pelayanan publik
sebagai berikut :
a.
Kesederhanaan
Mengandung arti bahwa tatacara atau prosedur pelayanan
diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan.
b.
Kejelasan dan Kepastian
Prinsip kejelasan dan kepastian dalam ketatalaksanaan
pelayanan umum, lebih menekankan pada aspek-aspek :
1. Proses
arus kerja dalam prosedur tata cara pelayanan
2. Tata
urutan atau bagan alur
penanganan pelayanan, serta nama-nama loket dan petugas masing-masing perlu
dievakuasikan, dipasang secara terbuka dan jelas.
c.
Keamanan
Proses serta hasil pelayanan dapat memberikan
keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
d.
Keterbukaan
Prosedur / tata cara, persyaratan, satuan kerja /
pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, satuan kerja / pejabat penanggung
jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya / tarif serta
hal-hal lain yang berkaitan proses pelayanan wajib diinformasikan secara
terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun
tidak menerima.
e.
Efisiensi
Lemahnya pelayanan publik menurut moenir (2006:40)
dimungkin oleh beberapa sebab, diantaranya adalah :
1.
Tidak/kurang adanya
kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, akibatnya
mereka bekerja dan melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu
hasil kerjanya sudah gelisah. akibat wajar dari ini ialah tidak adanya disiplin
kerja.
2.
Sistem, prosedur dan metode
kerja yang tidak ada tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
3.
Pengorganisasian tugas
pelayan yang belum serasi, sehingga terjadi kesimpang siuran penanganan tugas,
tumpang tindah (over lapping) atau tercecernya tugas tidak ada yang menanggani.
4. Pendapatan pegawai yang tidak
mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal, akibatnya pegawai
tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam
kerja dengan cara antara lain “menjual” jasa pelayanan.
5.
Kemampuan pegawai yang tidak
memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya, akibatnya hasil pekerjaan tidak
memenuhi standar yang telah ditetapkan.
6.
Tidak
tersedianya sarana pelayanan yang memadai, akibatnya pekerjaan menjadi lamban,
waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah terlambat.
Pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan dalam
penerbitan IMB pada Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, terdapat beberapa faktor
pendukung dalam pelaksanaanya, yaitu :Adanya fasilitas pendukung yang
dibutuhkan masyarakat. Pada Kantor BPTPM Kota Dumai terdapat juga loket
pelayanan dan ruang tunggu yang bersih sehingga masyarakat merasa nyaman
didalam menunggu proses pelayanan. Adanya
kepastian hukum dalam pengurusan IMB kepada masyarakat yang di berikan BPTPM
Kota Dumai, sehingga menimbulkan rasa aman tentram dan
rasa percaya bagi masyarakat,

Hardiansyah, Gava Media,
Yogyakarta, 2011
Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di
Indonesia, Bumi Aksara Jakarta,
2006
Saefullah, Pemikiran Kontemporer
Administrasi Publik Prespektif Manajemen SDM dalam Era Desentralisasi, aipi
dan pk2w lemlit unpad, Bandung 2008
Sinambela, Lijan, Poltak, Reformasi
Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
The Liang Gie, Administrasi
Perkantoran Modern, Liberty, Yogyakarta, 2011.
Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik
Comments
Post a Comment